PESAN BUAT GNPF-MUI dan ELITE BANGSA, PERCEPAT KONSOLIDASI AKBAR LAWAN KRIMINALISASI ULAMA !
Bila terlambat melakukan konsolidasi lintas ormas Islam dan elite bangsa maka operasi sapu bersih berupa kriminalisasi terhadap Habib Rizieq, FPI, HTI dan MUI akan berjalan mulus.
Selain upaya pendekatan melalui perimbangan opini dan jalur hukum, gerakan konsolidasi kekuatan massa rakyat untuk melindungi ulama menjadi sangat penting dan mendesak.
Mengingat perkembangan situasi kekinian sudah sangat jelas dan terang. Adanya skenario untuk menghancurkan pergerakan kaum muslim melalui penangkapan ulama dan aktivis Islam yang menuntut keadilan dalam kasus penistaan Al Qur'an.
Bila membiarkan Habib Rizieq sebagai salah satu tokoh GNPF-MUI terjerat oleh politik kriminalisasi. Maka langkah berikutnya sudah pasti akan muncul desakan bubarkan FPI, HTI dan kemudian melumpuhkan MUI.
Pasalnya Istana kian gerah dan berupaya keras untuk menghancurkan GNPF-MUI sebagai basis gerakan anti Ahok. Agar persidangan kasus Ahok dibuat mengambang hingga selesai Pilkada DKI Jakarta.
Modus tersebut serupa dengan cara Istana melumpuhkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membuat DPR/MPR takluk pada rezim Jokowi.
Kalau elite Parpol KMP terbukti sangat mudah dihancurkan. Apalagi aliansi ormas-ormas Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI. Oleh sebab itu jangan menganggap enteng manuver Istana untuk membidik ulama.
Kehancuran KMP disebabkan oleh lemahnya daya dukung elemen rakyat melalui pendekatan konsolidasi massa. Sehingga koalisi tersebut menjadi lemah dan mudah di intervensi.
GNPF-MUI memiliki modal dukungan massa rakyat yang solid, besar dan signifikan. Sehingga itu harus lebih berikhtiar melalui ekstra konsolidasi secara intensif dan terpadu.
Salah satunya melalui pendekatan konsolidasi akbar lintas ormas Islam, mantan TNI dan elite bangsa. Untuk mendesak DPR serta lembaga berwenang lainnya, guna melindungi ulama dan aktivis Islam serta serta mendorong percepatan penuntasan kasus Ahok.
Disamping itu, kantor MUI perlu dijadikan sentral konsolidasi ormas Islam, kegiatan mimbar bebas serta upaya advokasi terhadap tokoh-tokoh Islam yang terancam dikriminaliasi. Dan secara khusus menjadi pusat pengawasan dan evaluasi persidangan kasus Ahok dan Pilkada DKI Jakarta.
Percepat upaya dimaksut sebelum Istana dan jaringan pendukungnya melakukan operasi politik sapu bersih terhadap GNPF-MUI dan kelompok kritis lainnya. Kasus penistaan Al Qur'an harus dikawal ketat. Bangkit dan lakukan perlawanan !
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207960571758793&id=1432446726
